Silahkan Login untuk mengajukan Permohonan Riset Anda disini

Dalam rangka mewujudkan Visi menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara, DJP senantiasa meningkatkan dan memperbaharui kebijakan di bidang perpajakan. Untuk itu DJP telah menghimpun daftar tema riset yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam perbaikan kebijakan di DJP. Daftar ini adalah daftar tema riset yang dibutuhkan oleh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pada bagian ini periset dapat melihat tema apa saja yang yang mungkin dapat diteliti dan sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti. Daftar tema riset juga dapat dimanfaatkan oleh periset yang belum menentukan tema penelitian maupun bagi peneliti yang ingin melakukan riset di masa depan. Daftar Tema riset telah dibagi ke dalam 7 tema riset dan dapat disaring sesuai kebutuhan periset. Ketujuh tema riset tersebut adalah:

  1. Kepatuhan Perpajakan
  2. Peraturan Perpajakan
  3. Teknologi Informasi Perpajakan
  4. SDM dan Organisasi DJP
  5. Edukasi Perpajakan
  6. Layanan Perpajakan
  7. Penegakan Hukum Perpajakan

Detail Tema Riset yang dibutuhkan oleh DJP dapat dilihat disini

Berikut merupakan tata cara mengajukan ijin riset:

Download Tata Cara Pengajuan Permohonan Ijin Riset

Saudara dapat mengunduh daftar di bawah ini apabila saudara ingin melihat hasil penelitian yang pernah dilaksanakan di DJP. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai hasil penelitian tersebut, saudara dapat menghubungi perpustakaan DJP. Daftar hasil riset dapat dilihat disini

Riset adalah kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penelitian. Ruang lingkup riset perpajakan meliputi penyusunan Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah, Riset untuk tujuan tertentu, dan lain-lain.
  1. Mahasiswa pada semua jenjang pendidikan;
  2. Perorangan selain mahasiswa;
  3. Kelompok; atau
  4. Badan dan/atau lembaga.
Periset dapat melakukan riset perpajakan pada Unit Kerja di Lingkungan DJP, meliputi:
  1. Direktorat di Lingkungan Kantor Pusat DJP;
  2. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) antara lain Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP); dan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP);
  4. Kantor Wilayah (Kanwil) DJP;
  5. Kantor Pelayanan Pajak; atau
  6. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Lihat tugas dan fungsi unit kerja di Lingkungan DJP Disini
Lokasi riset dapat dipilih sesuai kebutuhan periset yaitu:
  1. Berdasarkan lokasi populasi sample riset;
  2. Berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja DJP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 212/PMK.01/2017.
Periset dapat melakukan riset pada lebih dari satu unit kerja dengan mengajukan permohonan pada aplikasi e-Riset. 1 (satu) surat permohonan izin riset ditujukan untuk 1 (satu) penerbit izin riset.
  1. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat KPDJP untuk riset yang diajukan oleh:
    1. Periset mahasiswa di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
    2. Periset mahasiswa pada jenjang pendidikan Strata-2 (S2) dan Strata-3 (S3); atau
    3. Periset kelompok, badan, lembaga, perorangan selain mahasiswa.
  2. Kanwil DJP yang membawahi lokasi riset untuk riset yang diajukan oleh periset mahasiswa pada jenjang pendidikan selain S2 dan S3.
Layanan izin Riset di Lingkungan DJP meliputi:
  1. Permohonan Data dan/atau Informasi Riset, yaitu segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data riset dapat berupa data statistik dan non statistik. Contoh: data penerimaan perpajakan, informasi wilayah kerja unit kerja DJP, dll;
  2. Permohonan Penyebaran Kuesioner. Kuesioner merupakan kumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Responden dapat berasal dari pegawai DJP, wajib pajak di KPP, dll;
  3. Permohonan Narasumber Wawancara; Wawancara yaitu tanya jawab periset dengan narasumber. Narasumber dalam riset perpajakan adalah pegawai DJP yang memiliki kompetensi terkait topik wawancara dan;
  4. Permohonan Narasumber Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD). Diskusi kelompok terpumpun adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin seorang narasumber atau moderator yang mendorong peserta untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik saat itu.
Permohonan riset harus dilampiri dengan:
  1. surat keterangan atau pengantar dari badan, lembaga, sponsor, perguruan tinggi, atau membuat surat pernyataan melaksanakan riset secara mandiri;
  2. proposal Riset; dan
  3. surat pernyataan bermeterai bersedia menyerahkan hasil riset kepada DJP.

Syarat tambahan bagi periset selain Mahasiswa, adalah:
  1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk dua tahun pajak terakhir bagi yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. bukti lunas dari tunggakan pajak, dapat berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diperoleh melalui aplikasi eKSWP yang dapat diakses melalui di https://djponline.pajak.go.id
Aplikasi e-Riset adalah sistem layanan permohonan izin riset melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi e-Riset dapat diakses melalui https://eriset.pajak.go.id/. Periset dapat memantau secara real-time kemajuan proses penanganan izin riset dengan akun yang telah teregistrasi.
Permohonan izin riset diajukan dengan cara mengisi permohonan secara online melalui aplikasi e-Riset. Panduan pengajuan permohonan izin riset dapat dilihat pada pada menu “Tata Cara Pengajuan Riset”.
Setelah periset mendapatkan izin riset melalui email, periset dapat menghubungi unit kerja tempat riset dilakukan untuk mendapatkan data riset sesuai dengan izin riset yang diberikan.
Periset yang telah menyelesaikan penelitiannya wajib menyerahkan hasil riset kepada DJP melalui email ke riset@pajak.go.id. Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.
Template Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Hasil Riset dapat diunduh disini
Jika email konfirmasi pendaftaran atau izin riset tidak terkirim, cek di folder spam email. Jika tidak ada, Anda dapat menghubungi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Telp. (021) 5250208, 5251509 atau email riset@pajak.go.id

Masih terdapat pertanyaan yang belum dijawab? email ke riset@pajak.go.id


atau

email ke riset@pajak.go.id